Dalam sistem demokrasi, kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian penting dari mekanisme kontrol kekuasaan. Namun, ketika seorang presiden mulai menunjukkan sikap anti kritik dan gemar mengklaim keberhasilan yang tidak sebanding dengan realitas di lapangan, maka yang muncul bukan lagi kepemimpinan yang sehat, melainkan gejala kemunduran demokrasi.
Seorang pemimpin yang alergi terhadap kritik cenderung membangun tembok di sekeliling dirinya. Masukan dari masyarakat, akademisi, maupun oposisi tidak lagi dipandang sebagai bahan evaluasi, tetapi dianggap sebagai serangan yang harus dilawan. Akibatnya, ruang dialog menyempit, dan kebijakan publik berisiko lahir dari sudut pandang yang sempit serta minim koreksi.
Lebih berbahaya lagi ketika sikap anti kritik ini dibarengi dengan kebiasaan mengklaim keberhasilan secara berlebihan—bahkan kosong dari substansi. Data dipoles, pencapaian dibesar-besarkan, sementara masalah mendasar justru diabaikan. Rakyat disuguhi narasi keberhasilan yang tampak indah di permukaan, tetapi rapuh ketika diuji dengan fakta.
Fenomena ini menciptakan ilusi kemajuan. Infrastruktur mungkin dibangun, angka statistik mungkin terlihat meningkat, tetapi jika tidak diiringi dengan kualitas, pemerataan, dan dampak nyata bagi masyarakat, maka semua itu hanya menjadi simbol, bukan solusi. Klaim keberhasilan tanpa transparansi pada akhirnya hanya akan menggerus kepercayaan publik.
Presiden yang gemar mengklaim tanpa refleksi juga berpotensi menciptakan budaya “asal bapak senang” di dalam pemerintahan. Para pembantu dan birokrat menjadi enggan menyampaikan kondisi sebenarnya karena takut dianggap tidak loyal. Akibatnya, informasi yang sampai ke pemimpin menjadi bias, dan keputusan yang diambil pun jauh dari kebutuhan rakyat.
Padahal, kepemimpinan yang kuat justru ditandai dengan keberanian menerima kritik. Kritik adalah cermin yang memantulkan kekurangan, sekaligus peluang untuk memperbaiki diri. Pemimpin yang bijak tidak hanya mendengar pujian, tetapi juga membuka diri terhadap suara yang berbeda.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan pemimpin yang pandai berbicara tentang keberhasilan, tetapi yang mampu menunjukkan hasil nyata. Kepercayaan tidak dibangun dari klaim, melainkan dari konsistensi antara janji, kebijakan, dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Jika sikap anti kritik dan budaya klaim kosong terus dipelihara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas kepemimpinan, tetapi juga masa depan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan untuk terus dikoreksi.
Penulis: Robith Fahmi
