 |
| Ilustrasi/Satire.id |
Dalam sistem politik Indonesia pasca-Reformasi, kekuasaan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa presiden yang terpilih secara demokratis memiliki peluang besar untuk mempertahankan kekuasaan hingga dua periode, bahkan ketika menghadapi berbagai kritik dan persoalan ekonomi.
Argumen bahwa Prabowo Subianto berpotensi menjabat dua periode tidak semata-mata didasarkan pada keberhasilan program pemerintahannya, melainkan pada konfigurasi kekuasaan yang mengelilinginya.
Pertama, sejak era Reformasi, hampir semua presiden yang berhasil memenangkan pemilihan secara demokratis mampu menyelesaikan dua periode kepemimpinan. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih dua kali, begitu pula Joko Widodo. Fenomena ini menunjukkan bahwa petahana memiliki keunggulan struktural yang sulit ditandingi oleh lawan politiknya. Mesin birokrasi, jaringan elite, dan akses terhadap sumber daya negara sering kali menjadi modal yang sangat menentukan.
Kedua, jika banyak pengamat menilai bahwa Jokowi mampu membangun dominasi politik melalui pengaruh terhadap institusi penegak hukum dan jaringan kekuasaan sipil, maka Prabowo memiliki modal yang dinilai lebih besar. Selain memiliki dukungan politik yang luas, Prabowo juga berasal dari latar belakang militer yang memberinya kedekatan historis dengan sejumlah aktor strategis dalam sektor keamanan. Dalam perspektif politik kekuasaan, dukungan elite keamanan sering kali menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mengurangi tekanan politik dari oposisi.
Ketiga, biaya politik yang telah dikeluarkan untuk memenangkan Pilpres 2024 sangat besar. Dalam logika investasi politik, kelompok-kelompok pendukung yang telah mengeluarkan sumber daya finansial, tenaga, dan jaringan tentu berharap mendapatkan keberlanjutan kekuasaan yang cukup panjang untuk mengamankan kepentingannya. Karena itu, mereka memiliki insentif kuat untuk memastikan kemenangan petahana pada periode berikutnya.
Keempat, seorang presiden memiliki akses terhadap hampir seluruh instrumen negara.
Mulai dari birokrasi, program pembangunan, distribusi anggaran, hingga kemampuan membangun narasi politik melalui berbagai kanal komunikasi publik. Meskipun secara hukum seluruh instrumen tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat, dalam praktik politik, petahana selalu memiliki keuntungan yang tidak dimiliki penantangnya.
Karena itu, jika ada yang beranggapan bahwa memburuknya ekonomi atau derasnya kritik terhadap program pemerintah otomatis akan menjatuhkan peluang Prabowo pada Pilpres berikutnya, anggapan tersebut belum tentu benar. Dalam banyak negara demokrasi, pemilu tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan organisasi politik, kemampuan mengendalikan narasi publik, serta soliditas koalisi pendukung.
Namun demikian, peluang dua periode bukanlah kepastian. Sejarah juga menunjukkan bahwa kekuasaan dapat melemah ketika terjadi krisis ekonomi yang sangat dalam, perpecahan elite, atau muncul figur alternatif yang mampu menyatukan ketidakpuasan publik menjadi kekuatan politik yang nyata.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah Prabowo akan menjabat dua periode bukan semata soal berhasil atau gagalnya program pemerintahannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: adakah kekuatan politik yang cukup besar untuk menandingi seluruh sumber daya kekuasaan yang dimiliki petahana? Jika jawabannya belum ada, maka kemungkinan Prabowo menuju periode kedua tetap terbuka lebar, bahkan di tengah kritik dan ketidakpuasan yang terus bergema.
Penulis: Robith Fahmi
Pengamat politik, petani sekaligus pengajar di IAIM Lumajang
