Upaya pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan kepada mantan rezim Orde Baru Soeharto menuai banyak protes dari masyarakat sipil sebab pemberian tersebut seolah mengabaikan berbagai kejahatannya di masa silam. Perlakuannya terhadap Proklamator sekaligus Presiden Pertama Ir. Soekarno tidak bisa diabaikan begitu saja, pembunuhan massal pasca G30S tanpa melalui proses peradilan hanya berdasarkan tuduhan anggota PKI tidak bisa dibenarkan dan dilupakan. Terparah, penindasan politik, dimana lawan politik dibungkam dan media massa yang mengkritik dibredel, tidak ada demokrasi selama 32 tahun Soeharto berkuasa, belum lagi korupsi, banyak perusahaan berdiri hanya dijadikan alat untuk merampok negara, semuanya dikuasai oleh anak-anak Soeharto dan kroni-kroninya.
Meski dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Namun, yang ditorehkannya tidak sebanding dengan kejahatan HAM yang dilakukannya, tangan diktator satu ini penuh dengan lumuran darah, peristiwa Timor Timur hingga tragedi Tanjung Priok menewaskan ribuan orang tidak berdosa. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah hingga harus mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan ? Apakah mereka sedang Gabut sehingga harus memikirkan soal gelar pahlawan daripada memikirkan kepentingan publik lainnya yang jelas-jelas lebih urgent dan butuh penanganan cepat, persoalan ekonomi misalnya, sampai hari ini daya beli masyarakat masih lemah, ini lebih bermanfaat segera ditangani daripada menyiapkan karpet merah untuk Kepala Keluarga Cendana.
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga bisa dikatakan cacat secara moral, bagaimana mungkin pengusa yang dijatuhkan oleh rakyatnya justru akan disematkan gelar pahlawan pada batu nisan kuburannya. Bila Soeharto layak diberi gelar Pahlawan mungkin Harvey Moeis juga layak menyandang gelar pahlawan sebab meski tidak pernah diadili sebagai koruptor, sudah menjadi rahasia umum bagaimana keluarga cendana menggerogoti kekayaan negara, antara Soeharto dan Harvey Moeis tidak jauh berbeda, keduanya sama-sama koruptor dan bila si tangan bisa mendapatkan gelar Pahlawan maka Harvey juga seharusnya mendapatkan gelar serupa.
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga akan menyisakan tanda tanya besar, siapa penjahat reformasi ? Apakah Soeharto atau aktivis ? Bila Soeharto dianggap sebagai penjahat, maka upaya pemberian gelar pahlawan kepadanya sudah sepatutnya dihentikan. Tapi, bila aktivis yang dianggap sebagai penjahat maka gelar pahlawan kepada Soeharto sudah seharusnya dipercepat supaya publik ingat bahwa peristiwa 98 adalah omong kosong.
