 |
| Ilustrasi |
Turunnya angka kemiskinan seolah menjadi indikator utama kesuksesan seorang pemimpin, baik daerah maupun level presiden. Juga termasuk berkurangnya angka pengangguran, dua indikator ini selalu menjadi pusat perhatian manakala sudah diumumkan ke publik. Sialnya, dari setiap pergantian rezim, mereka semua selalu mengklaim sukses mengatasi dua persoalan tersebut.
Seperti halnya yang diumumkan oleh pemerintah baru-baru ini, mulai dari pusat hingga daerah kompak mengklaim sukses menekan angka kemiskinan. Dasarnya dari data BPS, di mana Badan Pusat Statistik tersebut menyusun hitungan Rp. 23.000 untuk satu hari. Jadi, mereka yang pengeluarannya diatas atau tepat Rp. 23.000 sudah terbilang mampu, tidak lagi masuk kategori miskin.
Lantas? Apakah dengan pengeluaran segitu bisa dikatakan sudah mampu? Bayangkan saja, berapa harga beras, telur, sayur dan buah. Itu belum menghitung kebutuhan lainnya, mulai dari biaya pendidikan anak hingga token listrik yang berbunyi saat telat isi. Kami pikir batas pengeluaran segitu tidak cukup untuk menyebutnya sudah mampu, bisa jadi masih dalam kategori miskin.
Seharusnya, Pemerintah konoha dalam keadaan sadar menetapkan standar hidup, tidak hanya agar terlihat angka kemiskinan turun lantas kemudian membuat standar diluar akal sehat. Sebaliknya, publik harus jeli dan lebih detail melihat klaim tidak masuk akal pemerintah sebab klaim tersebut berbahaya bila dijadikan dasar untuk mengurangi bantuan kepada masyarakat kelas bawah.
Padahal faktanya, kelas menengah berbondong bondong berubah status menjadi miskin karena tekanan ekonomi yang kian kuat sementara pendapatan tetap. Nilai tukar rupah terhadap dolar bisa dilihat dengan jelas, bahwa pemerintah konoha sedang berbohong untuk menutupi kondisi ekonomi yang semakin buruk.
Ini baru soal kemiskinan, belum angka pengangguran, di mana BPS menyebut 1 jam bekerja dalam seminggu sudah bisa dikategorikan bekerja. Konsep tersebut BPS berdalih mengadopsi dari International Labour Organization (ILO). Ini kan bisa dikatakan upaya mengakali untuk menurunkan angka pengangguran, bila dilihat lebih jauh, normalnya bekerja 8 jam dalam satu hari. Tukang bangunan saja, dibayar Rp. 120.000 dalam sehari, bila hanya bekerja 1 jam, kemungkinan hanya dibayar Rp. 20.000. Apakah ini cukup untul hidup 1 minggu ?
BPS konoha sepertinya belum cerdas dalam mengadopsi konsep luar negeri. Ia tidak melihat secara menyeluruh bagaimana konsep tersebut digunakan dan seperti apa obyeknya. Bila dipukul rata, maka bukan tidak mungkin, hitungannya akan zero pengangguran. Tapi, itu hanya angka ? Faktanya, beberapa bulan lalu sejumlah perusahaan merumahkan ribuan pekerjanya sementara lowongan baru tidak mampu disedikan oleh pemerintah. 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan hanya omon-omon belaka.
Penulis: Robith Fahmi
Dosen IAIM Lumajang
