 |
| Bentrok warga Rempang dengan polisi |
Investasi perusahaan Xinyi dari China di Rempang memaksa negara harus menggusur masyarakat dari ruang hidupnya. Sialnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat adu argumentasi dengan Nusron Wahid, meminta agar proses penggusuran warga Rempang disikapi dengan bijaksana demi investor. Kata bijaksana Bahlil tersebut langsung ditanggapi dengan nada tinggi oleh Nusron Wahid, masak kata Nusron, warga Rempang harus bijaksana untuk digusur sementara rumahnya yang akan ditempati belum selesai seratus persen. Nusron lantas mengandaikan rumah Bahlil mendadak digusur dan belum ada tempat tinggal untuk pindah. Bagaimana perasaan saudara? Bahlil langsung terdiam seketika.
Bahlil sebagai representasi negara, seharusnya berbicara mewakili warga Rempang bukan justru menjadi kaki tangan investor. Bila membaca rangkaian persoalan Rempang, ada dua alasan negara yang selalu dijadikan dasar untuk menggusur warga, pertama soal lahan yang ditempati warga, tanah Pulau Rempang sudah diberikan kepada entitas peruhasaan berupa HGU dan warga Rempang tidak memiliki sertifikat tanah. Kedua, dengan masuknya investor ke Pulang Rempang dapat membuka banyak lapangan pekerjaaan.
Alasan kepemilikan tanah oleh negara yang diungkapkan Menkopolhukam Mahfudz MD masih menuai tanda tanya sebab selama ini pemerintah tidak pernah membuka dokumen soal hak atas tanah Pulau Rempang, bisa jadi hanya klaim semata. Warga Rempang juga mengklaim, hidup di sana sudah turun temurun bahkan sebelum Indonesia merdeka. Alasan Mahfudz tersebut sebetulnya mudah dipatahkan, karena di sana sudah ada kampung-kampung, kuburan nenek moyang hingga lembaga pendidikan. Bahkan, Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Pulau Rempang, Suardi menyampaikan, bila warga Rempang sudah ada sejak tahun 1843.
Antara negara dan warga saling klaim. Miris ! ketika negara harus melawan rakyatnya, banyak pihak yang kembali mempertanyakan arti kemerdekaan itu untuk siapa ? Bila yang dijadikan landasan oleh negara kepemilikan tanah. Seharusnya, negara hadir memberikan segala galanya kepada rakyatnya yang membutuhkannya bukan justru menindas dan menggusurnya. Berbagai alasan memang kerap dijadikan dasar pembenaran untuk menggusur, rakyat kecil selalu menjadi tumbal kekejaman kebijakan, atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), negara memaksa warga untuk memaklumi kekejamannya, penguasa dan pengusaha sah untuk melakukan apa saja meski meneteskan darah dan menelan korban jiwa.
Demi bisa menyerap lapangan pekerjaan katanya, rakyat jelata dipaksa menganggur dan kebingungan mencari nafkah karena telah ditandang dari tanahnya tempat mencari rizeki. Rempang Eco City memang tidak layak ditempati warga ekonomi menangah ke bawah, makanya harus digusur dan diusir jauh-jauh, agar tidak menjadi benalu bagi kaum elite ketika menikmati Rempang Eco City yang memang dibangun untuk mereka oleh negara.
Robith Fahmi
Warga Sipil
