Belakangan ini kata “Efisiensi” menjadi istilah yang sangat rajin dipakai pemerintah. Hampir semua kebijakan baru selalu dibungkus dengan kalimat penghematan anggaran, optimalisasi program, dan penataan fiskal. Pokoknya kalau ada pemotongan anggaran, biasanya kata pertama yang muncul adalah efisiensi. Biar terdengar ilmiah dan tidak terlalu menyakitkan.
Masalahnya, rakyat Indonesia sudah cukup berpengalaman menghadapi istilah-istilah semacam ini. Dulu ada “Penyesuaian harga” untuk kenaikan BBM. Ada “Relokasi” untuk penggusuran. Sekarang ada “Efisiensi” untuk pengurangan anggaran daerah dan dana desa.
APBD dipangkas. Dana desa dikurangi. Tapi di saat bersamaan pemerintah justru menyiapkan anggaran besar untuk program MBG dan berbagai proyek baru yang dianggap strategis. Akhirnya masyarakat bingung. Ini sebenarnya penghematan atau pemindahan jalur uang?
Daerah yang sebelumnya berharap pembangunan jalan desa, irigasi, atau pemberdayaan masyarakat dari APBDes mulai harus berhitung ulang. Dana yang biasanya cukup untuk tambal jalan sekarang mungkin hanya cukup buat tambal spanduk musrenbang. Kepala Desa yang dulu pusing memikirkan pembangunan kini bertambah pusing karena anggaran makin kurus sementara tuntutan warga tetap gemuk.
Lalu muncul lagi istilah baru: KDMP. Namanya terdengar modern sekali. Singkatan-singkatan memang punya kekuatan ajaib di negeri ini. Begitu dibuat akronim, kebijakan yang rumit langsung terasa canggih. Padahal rakyat desa kadang belum selesai memahami program sebelumnya, sudah dilempar program baru lagi.
Yang sering terjadi memang begini: pusat sibuk membuat skema besar, desa sibuk menyesuaikan diri, rakyat sibuk bertanya-tanya. Setiap ganti pemerintahan, istilah berubah. Logonya berubah. Nama program berubah. Tapi keluhan warga sering tetap sama: pupuk mahal, lapangan kerja sulit, harga kebutuhan naik, dan jalan desa masih berlubang seperti permukaan bulan.
Pemerintah tentu boleh punya prioritas. Tidak semua anggaran bisa dibagi rata. Tapi masalah muncul ketika efisiensi terasa lebih banyak menyentuh bawah daripada atas. Rakyat kecil diminta memahami penghematan, sementara elite tetap nyaman dengan rapat di Hotel, perjalanan dinas, dan proyek pencitraan. Ironinya, desa selama ini justru menjadi bantalan ekonomi saat keadaan sulit.
Ketika kota penuh PHK, desa tetap bertahan dengan sawah, warung kecil, dan gotong royong. Tapi kini desa kembali diminta mengencangkan ikat pinggang atas nama efisiensi negara. Padahal orang desa itu sederhana. Mereka tidak meminta gedung futuristik atau aplikasi dengan nama berbahasa Inggris. Mereka cuma ingin jalan diperbaiki, pupuk mudah dicari, harga hasil panen stabil, dan anak muda punya pekerjaan.
Efisiensi seharusnya berarti memangkas pemborosan, bukan memangkas harapan. Kalau APBD dipotong, dana desa dikurangi, lalu semuanya dialihkan ke program-program besar yang manfaatnya belum benar-benar terasa, wajar kalau rakyat mulai curiga bahwa efisiensi versi pemerintah hanyalah cara baru memindahkan uang dengan bahasa yang lebih sopan. Sebab di negeri ini, rakyat sudah terlalu sering diminta berhemat, sementara negara terus gemar membuat proyek yang terdengar megah.
Penulis: Robith Fahmi
