JEMBER - Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Fahrul Asrori berkomitmen akan menyelesaikan carut marut persoalan PTSL hingga tuntas. Dia juga menyatakan akan mendirikan posko pengaduan, terkait persoalan PBB terhutang yang diresahkan masyarakat.
Tidak hanya itu, Komandan Satpol PP Kecamatan Gumukmas ini juga siap melaksanakan proses PAW Kepala Desa Kepanjen, bila surat keputusan Bupati sudah turun.
Komitmen ini Ia sampaikan di depan sejumlah wartawan, usai menemui sejumlah warga yang mendatangi kantor desa, guna menuntut agar pemerintah desa segera menyelesaikan sejumlah permasalahan, pasca lengsernya Kades Saiful Mahmud karena terjerat kasus pidana.
Menurut Fahrul, permasalahan PTSL di Desa Kepanjen sangat rumit. Mulai pelaksanaan tahun 2021 sampai hari ini masih menjadi persoalan. Oleh sebab itu, persoalan PTSL menjadi prioritas utamanya sebagai PJ Kades yang ditugaskan oleh Bupati untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Kepanjen.
"Seperti pengajuan akte/sertifikat yang diajukan ke pokmas PTSL nanti akan kita panggil untuk dilakukan kroscek bersama. Misalnya masyarakat sudah menyampaikan akte sudah ditarik, ini sekarang keberadaan akte di mana. Selama ini kita bingung karena masih simpang siur. Katanya sudah membayar tapi kenyataannya sertifikat belum jadi. Bahkan yang tragis lagi akte hilang. Nah ini siapa yang bertanggung jawab, " kata Fahrul.
Berkaitan dengan Persoalan PBB terhutang, Fahrul membeberkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mendirikan posko pengaduan. Masyarakat yang merasa sudah membayar lunas PBB tapi SPPT tertulis terhutang, bisa langsung melaporkan ke petugas di posko pengaduan.
"Kita dirikan posko supaya masyarakat yang PBBnya merasa terhutang, nanti bisa disampaikan ke kita dan kita tindaklanjuti dengan pihak terkait di Kabupaten. Ini sudah bayar tapi kok masih terhutang, " pungkasnya. (Tahrir)
